Pembicaraan AS–Iran di Pakistan Belum Capai Kesepakatan, Diplomasi Dipastikan Berlanjut

Pembicaraan AS–Iran di Pakistan Belum Capai Kesepakatan, Diplomasi Dipastikan Berlanjut

Internasional konflik Timur Tengah Selat Hormuz

Islamabad – Pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung maraton selama 21 jam di Islamabad, Pakistan, belum menghasilkan kesepakatan. Namun demikian, kedua pihak dipastikan masih membuka ruang dialog lanjutan di tengah kompleksitas isu yang dibahas.

Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, yang memimpin delegasi Washington, menyatakan bahwa perbedaan mendasar masih menjadi penghambat utama tercapainya kesepakatan, khususnya terkait program nuklir Iran.

“Kami belum mencapai kesepakatan. Hal ini menunjukkan masih adanya perbedaan yang perlu dijembatani,” ujar Vance kepada wartawan usai pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Isu Nuklir dan Keamanan Kawasan Jadi Fokus Utama

Amerika Serikat menekankan pentingnya komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, termasuk membatasi akses terhadap teknologi yang berpotensi mempercepat pengembangannya. Sementara itu, Iran menganggap isu tersebut perlu dibahas secara komprehensif bersama aspek keamanan regional lainnya.

Selain isu nuklir, pembahasan juga mencakup dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk posisi strategis Selat Hormuz yang menjadi jalur vital distribusi energi global.

Iran Tekankan Proses Diplomasi Bertahap

Pemerintah Iran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmaeil Baghaei, menyampaikan bahwa sejak awal tidak ada ekspektasi kesepakatan dapat dicapai dalam satu putaran perundingan.

Ia menegaskan bahwa proses diplomasi membutuhkan waktu serta komunikasi berkelanjutan dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara di kawasan.

Perbedaan Kepentingan Masih Tajam

Selain pembebasan aset yang dibekukan, Iran juga mengajukan sejumlah tuntutan lain seperti kompensasi konflik dan penguatan jaminan keamanan kawasan. Namun, sejumlah tuntutan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan posisi Amerika Serikat dan sekutunya.

Di sisi lain, Israel sebagai sekutu AS tetap melanjutkan operasi militernya di Lebanon. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan bahwa langkah militer terhadap Iran dan kelompok sekutunya masih akan berlanjut.

Pakistan Dorong Kelanjutan Dialog Damai

Sebagai tuan rumah sekaligus mediator, pemerintah Pakistan mendorong kedua pihak untuk terus melanjutkan dialog secara konstruktif.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, menyampaikan harapan agar proses negosiasi tetap berjalan dengan semangat positif guna mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan.

Dampak Global dan Stabilitas Energi

Ketegangan yang berlangsung tidak hanya berdampak pada stabilitas kawasan, tetapi juga memicu kekhawatiran global, terutama terkait pasokan energi dunia. Gangguan di Selat Hormuz berpotensi memengaruhi distribusi sekitar 20 persen minyak dan gas global.

Sejak konflik meningkat pada Februari 2026, ribuan korban jiwa dilaporkan dan sejumlah infrastruktur sipil maupun militer mengalami kerusakan.

Diplomasi Masih Menjadi Harapan

Meskipun belum tercapai kesepakatan, berbagai pihak menilai jalur diplomasi tetap menjadi solusi utama dalam meredakan ketegangan. Sejarah panjang negosiasi antara kedua negara menunjukkan bahwa proses menuju kesepakatan membutuhkan waktu, konsistensi, dan kepercayaan yang dibangun secara bertahap.

Admin 12 April

Pemerintah Siapkan Beras SPHP 2 Kg, Perluas Akses Pangan bagi Masyarakat Kecil

Pemerintah Siapkan Beras SPHP 2 Kg, Perluas Akses Pangan bagi Masyarakat Kecil

Beras SPHP Ekonomi

JAKARTA — Pemerintah berencana menghadirkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kemasan 2 kilogram (kg) sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap pangan terjangkau. Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini cenderung membeli beras dalam jumlah kecil.

Selama ini, beras SPHP yang disalurkan melalui Perum Bulog tersedia dalam kemasan 5 kg. Namun, dinamika di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat yang hanya mampu membeli beras dalam kisaran 1 hingga 2 kg, terutama di pasar tradisional.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menilai penyediaan kemasan 2 kg akan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengakses beras bersubsidi.

“Kalau kita melihat di pasar, memang masih ada masyarakat yang membeli beras dalam jumlah kecil, sekitar satu sampai dua kilogram. Karena itu, kemasan 2 kilogram menjadi relevan,” ujar Ketut di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Penguatan Skema Distribusi dan Subsidi

Ketentuan mengenai variasi kemasan beras SPHP telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026. Dalam beleid tersebut, Perum Bulog diperkenankan menyalurkan beras SPHP dalam dua jenis kemasan, yakni 5 kg dan 2 kg.

Sementara itu, kemasan 50 kg tetap dialokasikan secara khusus bagi wilayah tertentu seperti Maluku, Papua, serta daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP). Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi geografis dan distribusi logistik di wilayah tersebut.

Pemerintah juga menetapkan batas maksimal pembelian beras SPHP di tingkat konsumen. Untuk kemasan 5 kg, masyarakat dapat membeli hingga lima kemasan, sedangkan untuk kemasan 2 kg dibatasi maksimal dua kemasan. Beras SPHP yang telah dibeli tidak diperkenankan untuk

 diperjualbelikan kembali karena mengandung unsur subsidi negara.

Baca Juga : Bupati Syech Muharram Bersama Ketum Tani Merdeka Don Muzakir Panen Raya Jagung di Aceh Besar

Menjaga Stabilitas Harga dan Inflasi

Program beras SPHP merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Pada 2026, program ini ditargetkan mampu menyalurkan hingga 828 ribu ton beras dengan dukungan anggaran subsidi sebesar Rp4,97 triliun.

Distribusi beras SPHP difokuskan pada daerah non-sentra produksi padi serta wilayah yang tidak sedang mengalami panen raya. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keseimbangan pasar sekaligus melindungi harga gabah petani agar tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Data Badan Pangan Nasional mencatat, hingga 7 April 2026, realisasi penyaluran beras SPHP telah mencapai 82,8 juta kilogram. Capaian ini turut berkontribusi dalam menjaga inflasi beras tetap terkendali.

Berdasarkan data terbaru, inflasi beras secara bulanan pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,65 persen, sementara inflasi tahunan berada di level 3,71 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang sempat mengalami lonjakan signifikan.

Respons terhadap Kebutuhan Masyarakat

Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa kebijakan penyediaan kemasan 2 kg merupakan respons atas kebutuhan nyata masyarakat.

“Kalau masyarakat membutuhkan, pemerintah harus hadir. Ukuran kemasan bisa disesuaikan, yang penting kebutuhan rakyat terpenuhi,” ujarnya.

Dengan adanya variasi kemasan ini, pemerintah berharap distribusi beras SPHP semakin tepat sasaran serta mampu memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Admin 12 April

Mualem Lantik Tiga Kepala SKPA, Tekankan Percepatan Kinerja dan Serapan Anggaran

Mualem Lantik Tiga Kepala SKPA, Tekankan Percepatan Kinerja dan Serapan Anggaran

Aceh Mualem SKPA

Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, melantik tiga Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam sebuah prosesi di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (10/4/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam pelantikan itu, T. Banta Nuzullah, S.Pd dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh (Eselon II.a), Muhammad Junaidi, SH, MH menjabat sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (Eselon II.b), serta Gamal Abdul Nasir, S.STP, MM sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh (Eselon II.b).

Usai mengambil sumpah jabatan, Mualem menekankan pentingnya kinerja yang baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan amanah yang diberikan.

“Kerja yang baik dan bertanggung jawab. Segera selesaikan dan benahi hal-hal dalam pemerintahan,” ujar Mualem.

Mualem juga menyoroti kebijakan pola kerja empat hari dalam sepekan yang saat ini diterapkan, sehingga menurutnya para pejabat harus mampu memacu kinerja agar tetap optimal.

“Apalagi sekarang kerja di kantor empat hari seminggu, karena itu harus dipacu,” tegasnya.

Selain itu, Mualem meminta agar para kepala SKPA dapat memaksimalkan penyerapan anggaran dengan menjalankan berbagai program yang telah direncanakan, sehingga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

“Sebanyak mungkin habiskan anggaran, jalankan program agar anggaran tahun ini terserap semaksimal mungkin dan berdampak pada ekonomi masyarakat,” katanya.

Mualem berharap, dalam empat tahun ke depan, para pejabat yang dilantik dapat berperan aktif dalam mengayomi dan mendorong kemajuan Aceh.

“Ini harapan kita semua supaya Aceh lebih baik dan maju. Selama empat tahun ke depan, bapak-bapaklah yang ikut berperan mengayomi Aceh,” pungkas Mualem.

Pelantikan itu turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Marlina Muzakir, Asisten Sekda Aceh, Staf Ahli Gubernur, seluruh Kepala SKPA dan Ketua DWP Aceh Malahayati 

Admin 11 April

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana

Aceh Huntara Nasional Pasca Banjir

Salah satu dampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir tahun lalu ialah timbulnya kayu hanyutan yang terbawa arus banjir.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemanfaatan kayu hanyutan dengan beragam cara, sebagai bagian strategi rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan telah merancang skema pemanfaatannya sebagai material membangun hunian hingga digunakan untuk kebutuhan kalangan industri.

"Kemudian juga (bisa) dipakai masyarakat membangun (hunian) sendiri juga silakan," kata Tito dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Data Satgas PRR pada 2 April 2026 mencatat realisasi pemanfaatan kayu hanyutan telah berjalan di sejumlah wilayah terdampak. Adapun rinciannya di Provinsi Aceh yang meliputi Kabupaten Aceh Utara mencatat volume kayu sebanyak 2.112,11 meter kubik telah dimanfaatkan untuk pembangunan huntara.

Sementara, di Kabupaten Aceh Tamiang terdapat 572,4 meter kubik kayu yang saat ini menunggu kebijakan pemerintah daerah untuk penetapan peruntukannya.

Di Provinsi Sumut yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 329,24 meter kubik kayu untuk pembangunan huntara, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.  Sementara di Kabupaten Tapanuli Tengah, sebanyak 93,39 meter kubik kayu telah digunakan untuk mendukung pemulihan rumah warga terdampak.

Sementara itu, di Sumbar tepatnya di Kota Padang mencatat volume kayu hanyutan sebanyak 1.996,58 meter kubik telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tito mengatakan pemanfaatan kayu hanyutan untuk rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana sejalan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191 tahun 2026, yang mengatur pemanfaatan kayu hanyutan akibat bencana sebagai sumber daya material untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Tito juga menekankan agar bagian kayu hanyutan yang berukuran kecil dan kurang ekonomis sebisa mungkin dimanfaatkan pemerintah daerah (pemda) agar bisa menjadi pemasukan asli daerah (PAD). Semisal dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan batu bata atau bahan bakar pembangkit listrik.

"Mekanismenya (melalui) kerja sama dan pendapatannya menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito memastikan percepatan pemanfaatan kayu hanyutan akan terus dilakukan sampai seluruh tumpukan kayu hanyutan bersih di seluruh titik. Ia mengungkap kondisi terkini sudah sebagian besar tumpukan kayu hanyutan di tiga daerah terdampak berkurang signifikan.

"Kayu (hanyutan) di Aceh sekiar 70 persen sudah ditangani, ada 30 persen belum ditangani, terutama yang di pedalaman. Kemudian di Sumbar 99 persen tertangani, dan di Sumut sudah 90 persen di Tapanuli Tengah dan Tapanulis Selatan," kata Tito.

Admin 11 April

Gaji Keuchik di Aceh Besar Sudah Bisa Dicairkan, 60 Gampong Langsung Ajukan ADG 2026

Gaji Keuchik di Aceh Besar Sudah Bisa Dicairkan, 60 Gampong Langsung Ajukan ADG 2026

Aceh Aceh Besar

Gaji Keuchik di Aceh Besar Akhirnya Bisa Dicairkan

Kota Jantho — Kabar baik bagi para keuchik dan aparatur gampong di Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan Peraturan Bupati (Perbub) tentang pencairan dan penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG) Tahun Anggaran 2026 telah resmi rampung, sehingga proses pencairan dana, termasuk gaji keuchik, kini sudah bisa diajukan.

Kepastian ini menjadi angin segar setelah sebelumnya sempat muncul polemik terkait keterlambatan pencairan hak aparatur gampong. Dengan regulasi yang kini telah tuntas, pemerintah gampong diminta segera melengkapi berkas administrasi agar pencairan bisa diproses tanpa hambatan.

Sekretaris Daerah Aceh Besar, Bahrul Jamil S.Sos., M.Si, menegaskan bahwa seluruh tahapan penyusunan hingga harmonisasi Perbub sudah selesai.

“Alhamdulillah, seluruh proses penyusunan dan harmonisasi Perbub Aceh Besar tentang pencairan dan penggunaan ADG sudah selesai. Saat ini pemerintah gampong sudah dapat mengajukan usulan pencairan dengan melengkapi persyaratan administrasi,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Menurut Bahrul Jamil yang akrab disapa BJ, Pemkab Aceh Besar membuka ruang bagi seluruh gampong untuk segera memproses pengajuan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian regulasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar semua proses berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Sekarang polemik gaji keuchik sudah kita anggap selesai. Saya minta kepada para keuchik untuk menyiapkan berkas usulan ke kecamatan,” tegasnya.

60 Gampong Sudah Ajukan Pencairan ADG 2026

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Besar, Jakfar S.P., M.Si, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mulai menerima usulan pencairan dari pemerintah gampong.

Per 9 April 2026, tercatat 60 gampong dari tujuh kecamatan telah mengajukan pencairan ADG dan saat ini sedang diproses ke BPKD

Admin 10 April

Iran Bongkar Dugaan Motif Netanyahu Perpanjang Perang, Singgung Kasus Korupsi

Internasional Timur Tengah

Iran Bongkar Dugaan Motif Netanyahu Perpanjang Perang, Singgung Kasus Korupsi

Teheran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang dinilai berupaya memperpanjang konflik di kawasan. Hal ini disampaikan di tengah upaya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menilai langkah Netanyahu yang terus melancarkan serangan ke Lebanon diduga berkaitan dengan kasus hukum yang tengah dihadapinya.

Singgung Kasus Korupsi Netanyahu

Araghchi menyoroti sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu yang dijadwalkan kembali digelar dalam waktu dekat. Ia mengisyaratkan konflik yang terus berlanjut dapat menjadi upaya pengalihan isu dari proses hukum tersebut.

“Gencatan senjata di kawasan, termasuk di Lebanon, bisa mempercepat proses hukum terhadap dirinya,” ujar Araghchi melalui pernyataan di media sosial.

Ketegangan dengan AS dan Israel

Iran juga memperingatkan Amerika Serikat agar tidak membiarkan situasi semakin memburuk akibat aksi militer Israel di Lebanon. Serangan tersebut disebut menargetkan kelompok Hizbullah yang merupakan sekutu Iran.

Teheran mengklaim Lebanon termasuk dalam cakupan kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya dibahas bersama Amerika Serikat.

Namun, pihak Gedung Putih membantah bahwa kesepakatan tersebut mencakup seluruh tuntutan Iran, termasuk situasi di Lebanon.

Ancaman Respons dari Iran

Sejumlah pejabat Iran menyebut kemungkinan respons terhadap serangan Israel, termasuk opsi militer maupun langkah strategis seperti pengendalian jalur pelayaran penting.

Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah meminta Israel untuk menurunkan intensitas operasi militernya.

“Kami sudah berbicara, dan diharapkan situasi bisa lebih mereda,” ujar Trump dalam wawancara dengan media.

Persidangan Netanyahu Kembali Dilanjutkan

Pengadilan di Yerusalem mengonfirmasi bahwa sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu akan kembali dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat konflik yang terjadi.

Netanyahu diketahui menghadapi sejumlah tuduhan, termasuk dugaan menerima gratifikasi serta upaya memengaruhi pemberitaan media untuk kepentingan politik.

Meski demikian, Netanyahu berulang kali membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut proses hukum yang dijalaninya bermotif politik.

---

Baca juga:
Berita internasional terbaru hari ini
Perkembangan konflik global terkini

Admin 10 April

Hacker Pro-Iran Ungkap Data Pribadi Jenderal Israel, Termasuk Foto dan Video Rahasia

Hacker Pro-Iran Ungkap Data Pribadi Jenderal Israel, Termasuk Foto dan Video Rahasia

Internasional Iran Perang Siber

 

Teheran — Ketegangan antara Iran dan Israel tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga merambah ke dunia siber. Serangan digital terbaru bahkan menyasar tokoh penting militer Israel.

Kelompok peretas yang berafiliasi dengan Iran, Handala Hack Team, mengklaim telah membobol data pribadi mantan Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Herzi Halevi.

Dalam pernyataan yang dirilis di situs resminya, Kamis, kelompok tersebut menyebut telah memperoleh lebih dari 19 ribu file sensitif, termasuk foto dan video yang disebut berasal dari perangkat pribadi Halevi.

“Semua fasilitas rahasia, ruang krisis, hingga detail pusat komando telah lama terbuka bagi kami,” tulis kelompok tersebut dalam pernyataannya.

Ribuan File Sensitif Diduga Bocor

Dokumen yang diklaim diretas mencakup rekaman aktivitas militer hingga pertemuan penting. Beberapa di antaranya bahkan disebut memperlihatkan Halevi bertemu dengan pejabat dari negara-negara Arab.

Laporan menyebutkan, sejumlah foto dan video menunjukkan aktivitas Halevi saat mengunjungi pangkalan militer, melakukan briefing dengan pilot, hingga menjalankan agenda resmi lainnya.

Tak hanya itu, beberapa data pribadi seperti foto keluarga serta kartu identitas juga ikut dipublikasikan oleh kelompok peretas tersebut.

Ungkap Pertemuan Rahasia

Sebagian materi yang beredar juga disebut mengungkap pertemuan yang sebelumnya tidak diketahui publik.

Salah satunya adalah pertemuan Halevi dengan pejabat militer Yordania, termasuk Yousef Huneiti, dalam sebuah kunjungan yang disebut berlangsung di Yordania.

Selain itu, terdapat pula dokumentasi yang menunjukkan kehadiran Halevi di Qatar saat bertemu pejabat militer Amerika Serikat, termasuk Michael Kurilla.

Belum Ada Tanggapan Resmi

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak militer Israel terkait klaim peretasan tersebut.

Namun, ini bukan kali pertama kelompok Handala mengklaim membobol perangkat milik pejabat tinggi Israel. Sebelumnya, mereka juga mengaku telah meretas data milik sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dan pejabat lainnya.

“Setiap informasi akan kami ungkap pada waktunya,” demikian pernyataan kelompok tersebut.

Admin 10 April

Investor Global Lirik Aceh Besar, Bupati Syech Muharram Dorong Hilirisasi Peternakan dan Serapan Tenaga Kerja

Investor Global Lirik Aceh Besar, Bupati Syech Muharram Dorong Hilirisasi Peternakan dan Serapan Tenaga Kerja

Aceh Besar investasi Aceh Syech Muharram

Kota Jantho – Komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah kian nyata. Hal itu terlihat saat Bupati Aceh Besar H Muharram Idris atau yang akrab disapa Syech Muharram menerima audiensi investor dari PT. Alqudsi Agri Aceh di Dekranasda Aceh Besar, Jumat (10/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Syech Muharram didampingi Plt. Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar HM Ali, SSos MSi serta Kepala Dinas Pangan Aceh Besar Alyadi SPi MM.

Audiensi ini menjadi langkah awal penjajakan investasi sektor peternakan dan pengolahan daging merah berskala internasional di wilayah Aceh Besar.

PT. Alqudsi Agri Aceh, sebagai bagian dari Alqudsi Agri Group asal Australia, dikenal sebagai perusahaan agribisnis terintegrasi dengan fasilitas kelas dunia. Perusahaan ini mengembangkan sistem dari hulu hingga hilir, mulai dari budidaya sorgum, peternakan sapi dan domba, hingga proses pengolahan, penyimpanan dingin, distribusi, dan pemasaran produk daging, termasuk produk siap saji.

Menariknya, investasi ini tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga dirancang untuk memperkuat koperasi pertanian serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Aceh Besar, sehingga diharapkan mampu menekan angka pengangguran.

Dalam kesempatan tersebut, Syech Muharram menegaskan bahwa arah pembangunan Aceh Besar bertumpu pada dua fokus utama, yakni penegakan syariat Islam dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Visi dan misi kami hanya dua, yaitu penegakan syariat Islam dan peningkatan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Aceh Besar mulai dari kawasan hutan, pertanian hingga kelautan. Selain itu, keberadaan Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda serta Pelabuhan Krueng Raya dinilai sebagai keunggulan strategiis dalam mendukung mobilitas dan masuknya investasi ke daerah tersebut.

Menurutnya, peningkatan ekonomi masyarakat dapat ditempuh melalui berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan potensi wilayah masing- masing, termasuk melalui pengembangan sektor peternakan terintegrasi seperti yang ditawarkan investor.

Syech Muharram menegaskan kehadiran investor memiliki peran penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu Pemkab Aceh Besar berkomitmen memberikan kemudahan bagi para investor  yang ingin menanamkan modal.

“Kami berharap investasi yang masuk ke Aceh Besar tidak hanya berorientasi pada keuntungan pelaku usaha tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” demikian Syech.

Sementara itu, Dr Syed Ghazaly Alqudsi selaku CEO Alqudsi Agri Group menyampaikan bahwa rencana investasi di wilayah  Aceh Besar merupakan keputusan yang telah melalui  kajian dan pertimbangan matang. Ia juga memperkenalkan perusahaannya sebagai perusahaan agribisnis global yang berkomitmen mengembangkan sektor budidaya shorgum serta peternakan dan pengolahan daging merah secara terintegrasi.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses investasi akan dilaksanakan dengan penuh kepatuhan terhadap aturan serta mekanisme perizinan  yang berlaku di Aceh Besar.

“Kami berkomitmen untuk mengikuti seluruh regulasi dan proses perizinan yang berlaku di Aceh Besar, serta memastikan kehadiran investasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.(**)

Admin 10 April