Banda Aceh – Balai Penyediaan Perumahan Sumatera I Provinsi Aceh melaksanakan pertemuan membahas finalisasi pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota yang berlangsung pada Rabu (20/09/2023) bertempat di Hotel Ayani, Banda Aceh.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh, T. Robby Irza yang turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan, sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang target capaian 0% Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dibutuhkan integrasi dan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
Robby menambahkan, berdasarkan data persentase penduduk miskin Aceh pada Maret 2023 sebesar 14,45%, atau turun 0,30% dari September 2022, angka persentase penduduk miskin di Aceh ini tidak bisa dibandingkan dengan provinsi lainnya. pada tahun 1996 sebelum masa konflik angka kemiskinan di Aceh sempat berada pada angka 10,79%, namun ketika krisis moneter di Asia dan terjadinya konflik di Aceh menyebabkan angka kemiskinan menjadi 32,24%, selanjutnya pasca bencana gempa dan tsunami pada tahun 2005 angka kemiskinan berada pada 28,69%.
Kondisi tesebut tidak terjadi pada provinsi lainnya yang menjadi standar perbandingan angka kemiskinan di Aceh. Namun upaya terus dilakukan Pemerintah Aceh hingga muncul dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada tahun 2007, sehingga melalui dana Otsus perlahan angka kemiskinan di Aceh mulai melandai hingga sampai saat ini, ucap Robby.
Sementara itu Kepala Balai Penyediaan Perumahan Sumatera I, T. Faisal Riza menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat bersama Balai Penyediaan Perumahan Sumatera I memastikan bahwa percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Aceh berjalan dengan lancar sesuai dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Faisal menambahkan pihaknya memiliki program kolaborasi program perumahan dan permukiman terpadu yang bersumber dari dana APBN, APBA maupun CSR yang sudah berjalan di Jeunieb, Bireuen.
Faisal juga mengatakan, terkait dengan proses Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pihaknya bersama Pemerintah Aceh dalam Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menghimpun data perumahan dan permukiman yang ada di Aceh.
Terkait dengan strategi dan program percepatan penurunan kemiskinan Aceh tahun 2023-2026, Robby menyebutkan, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh yaitu mengurangi kantong kemiskinan dengan meningkatkan akses infrastruktur berupa program pembangunan rumah, rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan MCK, air bersih, serta penataan lingkungan kumuh. Strategi tersebut kata Robby tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Aceh Tahun 2023-2026.
Robby menjelaskan upaya Pemerintah Aceh dalam penghapusan pengentasan kemiskinan ekstrem (PPKE) yakni Desk Konvergensi PPKE Kab/Kota di Aceh yang telah dilakukan pada minggu pertama Februari 2023, penetapan lokasi sasaran prioritas, pembangunan rumah layak huni sebanyak 1.500 unit, dan pemasangan listrik gratis sebanyak 799 unit.
Dari hasil tindak lanjut pertemuan tersebut, Robby meminta pihak Bappeda bersama Dinas Perkim Kabupaten/Kota di Aceh untuk duduk bersama terkait pendataan jumlah keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem disertai dengan alamatnya untuk dilakukan verifikasi dari sumber data yang sudah dihimpun. Sehingga memudahkan Pokja PKP dalam melakukan validasi ke lapangan dengan memiliki basis data yang lengkap dalam melaksanakan aksi dari sektor perumahan dan permukiman, ungkap Robby.
Di akhir pertemuan Robby mengungkapkan upaya tersebut diharapkan akan menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 2,95% (2022) menjadi 1,95% pada 2023 dan pada tahun 2024 angka kemiskinan menjadi 0,95%, demikian harap Robby.
